Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA Perlukah Lisensi Buat Para Khatib untuk Khutbah? | rumahfiqih.com

Perlukah Lisensi Buat Para Khatib untuk Khutbah?

Thu 12 September 2013 01:12 | Dakwah | 5.888 views | Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com

Pertanyaan :
Assalamu'alaikum Wr Wb.

Ustad Sarwat yang dirahmati Allah SWT.

Sebagaimana yang kita ketahui baru-baru ini pemerintahan sementara Mesir melarang ulama yang tidak berlisensi untuk khotbah jum'at di masjid. Sebenarnya apakah esensi dari lisensi itu sendiri dan bagaimana jika diterapkan di Indonesia?

Atas jawabannya,saya mengucapkan terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Jawaban :
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari lisensi seperti itu, namun juga bisa saja ada kerugiannya. Semua tergantung bagaimana metode dan tujuan dari diadakannya lisensi seperti itu.

A. Indonesia

Buat kita di Indonesia, lisensi itu bisa saja diperlukan, untuk menetapkan standar minimal agar seseorang layak menjadi khatib. Setidaknya, secara teori dia harus tahu apa yang menjadi syarat dan rukun khutbah, dan juga apa-apa yang membatalkan.

Sebab masalah yang berkembang di negeri kita adalah kurangnya kualitas keilmuan dari para khatib. Maka kalau tujuan lisensi demi untuk standarisasi keilmuan, tentu sangat positif. Logikanya, jangan sampai orang yang tidak punya ilmu, mentang-mentang pintar ceramah, lantas dia seenaknya khutbah tanpa tahu syarat dan ketentuannya.

Namun tentu harus diperhatikan metode dan cara pemberian lisensi itu, agar bisa berjalan dengan jujur, adil, transparan dan tidak ada unsur korupsi, manipulasi atau pun bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Dan juga jangan sampai ada kesan menghalangi dakwah. Bukan menghalangi tetapi melakukan standarisasi.

Mesir

Sedangkan kalau negara-negara di Timur Tengah macam Mesir dan sejenisnya, lisensi itu memang bisa saja dimanfaatkan untuk meredam gerakan-gerakan yang melawan pemerintah.

Hal itu mengingat bahwa nuansa pertentangan politik disana lebih marak dan dinamis. Seringkali masalah-masalah keributan perpolitikan terbawa-bawa sampai ke mimbar masjid. Pemerintah yang represif berhadapan dengan beragam gerakan yang progresif yang ingin menentangkan, maka segala cara bisa dimanfaatkan, termasuk melarang khutbah buat lawan-lawan politik.

Kalau kita melihat positifnya, lisensi itu paling tidak untuk mensterilkan mimbar khutbah Jumat dari jadi ajang perang propaganda perpolitikan pro atau anti pemerintah. Bukannya tidak boleh beroposisi, tetapi memanfaatkan mimbar Jumat yang seharusnya mengajak kepada persatuan dan perdamaian, serta meningkatkan iman kepada Allah, sekedar untuk ribut-ribut politik mendukung atau merongrong pemerintah, biar bagaimana pun tentu saja kurang tepat.

Seharusnya gunakan mimbar bebas, lokasi demo, forum debat politik dan sejenisnya. Bukan memanfaatkan masjid atau shalat Jumat untuk hal-hal yang bisa melahirkan perdebatan politik. 

Dan perlu juga kita ketahui, larangan khutbah itu bila khatibnya tidak berlisensi itu terbatas hanya pada masjid-masjid yang memang secara struktural di bawah pengelolaan pemerintah. Jumlahnya memang cukup banyak, tetapi selain itu tetap masih banyak masjid yang independen.

Kerajaan Saudi Arabia

Lain lagi ceritanya di Kerajaan Saudi Arabia.  Bila mereka menerapkan lisensi buat para khatib, sebenarnya hal itu biasa dalam iklim mereka. Bukan apa-apa, para imam dan khatib memang banyak yang digaji oleh negara. Semacam pegawai negeri kalau disini.

Maka wajar kalau negara menerapkan syarat ini dan itu, agar seorang khatib bisa mendapatkan hak-haknya baik berupa gaji ataupun fasilitas lainnya.

Saya tidak tahu bagaimana di Saudi, tetapi pengalaman saya ceramah di Qatar dan bertemu dengan para imam dan khatib termasuk muazzin disana, bisa memberikan sedikit gambaran. Di Qatar yang berbatasan dengan Saudi itu, para imam masjid bergaji sangat besar. Kalau dirupiahkan bisa ratusan juta sebulan. Belum lagi fasilitas rumah, mobil dan juga tiket gratis pulang pergi ke luar negeri tiap tahun. Bahkan jatah cuti tahunan mereka sampai tiga bulan, yaitu dalam rangka liburan musim panas.

Saya wawancara dengan salah seorang muazzin yang kebetulan dari Indonesia. Gajinya hampir 20-an juta bersih tiap bulan. Rumah, kendaraan, kesehatan sudah ditanggung, dan tentu saja tiket gratis liburan ke kampung halaman tiap tahun.

Maka wajar sekali kalau negara yang membiayai para imam dan khatib ini menetapkan syarat-syarat tertentu agar mereka terdaftar dan berlisensi. Sebab kalau tidak memenuhi standar, bagaimana menjaga kualitasnya?

Memang tidak semua imam masjid secara otomatis tiba-tiba dapat gaji. Mereka harus terdaftar dulu sebagai imam dan khatib yang resmi, dan kalau lulus tes dan semua persyaratan, dan diangkat resmi menjadi 'pegawai negara', baru bisa dapat gaji.

Terima Gaji Dari Pemerintah Tetapi Melawan dan Memusuhi

Akan menjadi lucu sekali bila para imam dan khatib yang gajinya bergantung kepada negara, lantas ceramah dan khutbah mereka malah berlawanan dengan kebijakan negara. Apalagi kalau sampai mengagitasi para jamaah untuk menentang bahkan memusuhi kebijakan negara.

Secara logika akal sehat, kalau merasa tidak sejalan dengan negara, tentu para khatib dan imam ini harus memilih salah satunya. Mau berada dalam sistem atau memilih untuk melawan sistem. Jangan sampai mereka minta gaji tetapi memusuhi sistem dan menentang.

Maka para khatib dan imam yang punya idealisme dan kemandirian, umumnya memilih keluar dari sistem dan tidak takut miskin atau kelaparan. Buat mereka yang punya idealisme kukuh, menyampaikan isi nurani lebih utama dari sekedar gaji dan berbagai fasilias lainnya.

Tetapi yang jadi masalah, keberadaan imam dan khatib di negara itu sepenuhnya atas izin dan tanggungan negara. Sebab banyak dari mereka yang sebenarnya bukan warga negara setempat, tetapi warga negara asing yang awalnya mendaftarkan diri untuk bekerja di negeri itu sebagai imam dan khatib.

Dan seperti umumnya para pekerja dari negara lain, semua terikat kontrak perjanjian, yang salah satu isinya melarang mereka untuk ikut campur urusan politik negara setempat, termasuk membuat provokasi atau sentimen aliran politik lainnya. Kalau perjanjian itu dilanggar, konsekuensinya bisa ditegur,  dan bahkan bisa juga dideportasi dan dipulangkan, setidaknya kontraknya tidak akan diperpanjang.

Dosen LIPIA Tidak Boleh Berpolitik di Kampus

Saya ingat ketika dulu masih kuliah di LIPIA, banyak dosen dari Timur Tengah yang statusnya kontrak. Mereka bukan warga negara Saudi Arabia, tetapi dari beberapa negara lain seperti Mesir, Sudan, Palestina, Jordan, dan seterusnya. Mereka terikat perjanjian untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqih, qawaid fiqhiyah, faraidh, nahwu, balaghah dan seterusnya.

Semua ilmu itu memang sangat kita butuhkan. Maka dengan paket kuliah yang sangat padat, kita menjalankan kurikulum sesuai dengan target-target waktu yang sudah ditetapkan, agar bisa lulus sesuai dengan jatah waktunya.

Kalau di sela-sela perkuliahan, para dosen itu kita pancing untuk bicara masalah politik, biasanya mereka menghindar. Padahal kita tahu mereka di negerinya merupakan tokoh pergerakan, tetap herannya mereka sama sekali tidak mau diajak bicara politik kekinian.

Alasannya, karena muqarrar (silabus) kita cukup padat dan banyak, waktunya akan terbuang percuma kalau kita tidak hemat waktu. Tetapi memang ada alasan lainnya, yaitu mereka pun juga terikat kontrak perjanjian, bahwa selama mereka bertugas mengajar ilmu-ilmu syariah itu, tidak boleh membawa-bawa urusan politik. Dan semua pelanggaran berikut resikonya, sudah mereka tanda-tangani. Bahkan tiap dinding LIPIA pun punya telinga.

Maka sebagai mahasiswa, kita tahu bahwa kalau mau ngobrol yang sifatnya berbau politik, kita tidak akan bicarakan di kelas. Kita akan bicarakan di luar kampus, seperti di rumah atau di tempat lain. Itu pun dalam jumlah yang terbatas dan lebih merupakan pembicaraan yang bersifat pribadi dan internal.

Dengan cara demikian, maka sebenarnya kita diuntungkan dari banyak sisi. Di antaranya :

1. Kuliah Lancar

Dari sisi keilmuan, kita bisa konsentrasi kuliah sesuai dengan kurikulum dan target materi kuliah. Sebab kalau dalam perkuliahan kita bicara ngalor ngidul tentang politik yang tidak ada habisnya, walau pun asyik tetapi kita rugi karena jatah ilmu jadi berkurang.

2. Rejeki Terjamin

Dari segi kestabilan rejeki para dosen kita tetap terjamin. Dengan mematuhi aturan tidak bawa-bawa masalah politik ke ruang kuliah, kontrak kerja mereka aman tidak terganggu. Hak-hak mereka sebagai dosen manca negara atau ekspatriat tetap terpenuhi.

3. Tetap Punya Hak Politik

Asalkan bukan di kelas dan di ruang perkuliahan, mereka yang suka berpolitik tetap bisa bebas bicara politik. Kalau pun  mau bicara politik dan membawa aspirasi politiknya, mereka tetap bisa dan tidak ada halangan, karena tetap  ada tempatnya, yaitu di luar kelas dan di luar jam-jam kuliah.

Kami sebagai mahasiswa, kalau tertarik dengan aliran politik si dosen, bisa bertandang ke rumah mereka dan bebas ngomong apa saja, asalkan bukan di kampus.

Khutbah di Masjid Tapi Berkampanye Aliran Politik Tertentu

Tentu amat tidak bisa diterima kalau sampai ada khatib di atas mimbar menyampaikan materi khutbah Jumat, tetapi isi materinya malah berkampanye untuk mendukung partai politik tertentu, mendukung pejabat tertentu, atau sebaliknya, mengajak untuk memusuhi lawan-lawan politiknya. Membawa-bawa masalah ribut-ribut politik ke masjid tentu sangat tidak tepat.

Lain halnya kalau lawan politiknya memang partai yang 100% partai kafir, dengan agenda mengkafirkan seluruh anak bangsa, mungkin kita masih bisa memahami. Seperti di masa lalu, ketika para ulama kita bersatu memanfaatkan mimbar Jumat dan khutbah untuk menghabisi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab PKI memang mutlak musuh umat Islam, bahkan musuh semua agama.

Tetapi yang saat ini terjadi, semua partai mengaku Islam, dan para pemimpinnya pun beragama Islam. Bahkan semua mengaku ingin menegakkan agama Islam. Tetapi mereka pecah, saling bersaing, saling rebutan tahta, kursi, jabatan dan tentu saja sejumlah uang dan fasilitas. Dan untuk bisa memenangkan perebutan suara, para juru kampanye memanfaatkan mimbar Jumat untuk menggiring opini publik.

Tentu saja kita semua pasti akan sangat keberatan. Masak mimbar Jumat yang seharusnya mengajak kepada persatuan muslimin, malah dimanfaatkan untuk memecah belah umat, dukung sana, sikat sini dan saling hujat dengan sesama muslim?

Memang seharusnya khatib dan imam tidak membawa-bawa obsesi politiknya sendiri. Sebab seorang khatib dan imam itu adalah aset umat, bukan aset partai. Seorang da'i seharusnya jadi milik seluruh umat Islam dan bukan milik kelompok-kelompok kecil yang saling caci dan saling jegal dengan sesama.  Dan masjid seharusnya milik seluruh lapisan umat, tidak dimiliki oleh aliran-aliran politik tertentu.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com


Baca Lainnya :

Nabrak Orang Sampai Mati, Pembunuhan atau Musibah?
9 September 2013, 22:05 | Jinayat | 15.941 views
Hijrah, Syarat Diterimanya Amal Seseorang?
9 September 2013, 03:03 | Umum | 7.570 views
Cara Menyikapi Hadits yang Berbeda-Beda
8 September 2013, 06:22 | Hadits | 7.913 views
Shalat Jum'at dalam Perjalanan
6 September 2013, 10:32 | Shalat | 8.425 views
Kirim Fatihah Buat Abdul Qadir Jaelani Atau Imam Asy-Syafi'i?
3 September 2013, 20:28 | Aqidah | 65.348 views
Salah Paham Sertifikat Halal
3 September 2013, 02:28 | Kuliner | 10.917 views
Haramkah Gaji PNS Karena Lulus Dengan Menyogok?
30 August 2013, 21:25 | Muamalat | 20.137 views
Meminjamkan Uang dengan Imbalan, Haramkah?
29 August 2013, 03:31 | Muamalat | 18.814 views
Menikah di Depan Jenazah
29 August 2013, 02:42 | Nikah | 7.832 views
Doa Agar Suami Tidak Dipoligami, Bolehkah?
27 August 2013, 07:54 | Nikah | 10.140 views
Tidak Tahan Menggauli Isteri Masih Nifas
27 August 2013, 04:39 | Nikah | 9.360 views
Kondangan Diniatkan Infaq?
26 August 2013, 04:39 | Umum | 9.121 views
Hukum Menikah untuk Diceraikan
22 August 2013, 07:40 | Nikah | 7.175 views
Tarif Memanggil Penceramah Terkenal Mahalnya
21 August 2013, 03:24 | Kontemporer | 11.251 views
Bolehkah Menikah Dengan Wali Hakim?
20 August 2013, 21:52 | Nikah | 10.613 views
Janda Berangkat Haji Dalam Masa Iddah, Haramkah?
19 August 2013, 18:59 | Haji | 8.224 views
Kutbah Jum'at Kekurangan Satu Rukun
16 August 2013, 11:35 | Shalat | 8.838 views
Minum Khamar Harus Dicambuk?
14 August 2013, 23:26 | Jinayat | 7.411 views
Mengganti Hutang Puasa Yang Sudah Terlalu Lama
12 August 2013, 23:40 | Puasa | 208.950 views
Benarkah Uang Tabungan Buat Beli Rumah Wajib Dizakatkan?
9 August 2013, 21:54 | Zakat | 9.980 views

TOTAL : 2.301 tanya-jawab | 27,052,042 views

KATEGORI
1. Aqidah 25 subtema
2. Quran 8 subtema
3. Hadits 11 subtema
4. Ushul Fiqih 7 subtema
5. Thaharah 9 subtema
6. Shalat 28 subtema
7. Zakat 11 subtema
8. Puasa 15 subtema
9. Haji 12 subtema
10. Muamalat 17 subtema
11. Nikah 20 subtema
12. Mawaris 9 subtema
13. Kuliner 7 subtema
14. Qurban Aqiqah 3 subtema
15. Negara 11 subtema
16. Kontemporer 7 subtema
17. Wanita 8 subtema
18. Dakwah 5 subtema
19. Jinayat 7 subtema
20. Umum 23 subtema