Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA Salah Paham Sertifikat Halal | rumahfiqih.com

Salah Paham Sertifikat Halal

Tue 3 September 2013 02:28 | Kuliner | 12.354 views | Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com

Pertanyaan :
Assalamu'alaikum Ustad,

Maaf jika saya langsung kepada pokok permasalahannya.

Begini Ustad, apa hukumnya menjual minuman dan makanan yang tidak ada (belum ada) sertifikat halal dari MUI, sementara produsen berani menjamin sumber dari bahan makanan dan minumannya itu halal ?

Sementara kita tahu begitu ruwetnya mengurus sertifikat halal dari MUI, sehingga mendapatkannya bukan sesuatu yang mudah, khususnya buat pengusaha kelas teri yang modalnya pas-pasan.

Mohon saran dan masukannya Ustad. Saya menunggu jawaban Ustad dengan sabar . Akhir kalam semoga Ustad diberikan kesehatan dan waktu luang untuk meberikan saran dan masukan.

Wassalam

Jawaban :
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh institusi tertentu sangat besar manfaatnya. Setidaknya sertifikat itu akan membantu memudahkan orang dalam mengenali makanan halal, karena memang bisa dijadikan penjamin kehalalan suatu produk makanan dalam batas tertentu.

Meskipun demikian, kadang ada juga sebagian kalangan yang kurang mengerti dan salah paham. Barangkali saking nge-fans-nya dengan segala yang berbau sertifikat halal, akhirnya dia punya paham terbalik, yaitu kalau suatu produk makanan tidak bersertifikat halal, maka hukumnya jadi haram.

Kesalah-pahaman ini tentu perlu diluruskan secara dewasa, agar jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang belum memenuhi ketentuan.

1. Manfaat Sertifikat Halal

Adanya sertifikat halal merupakan kemajuan pesat dan prestasi tersendiri dari kalangan umat Islam, lantaran ada kesadaran meluas untuk mengkonsumsi produk halal.Dan kesadaran ini patut kita syukuri, mengingat di masa lalu orang masih terlalu menggampangkan urusan halal haram makanan.

a. Memudahkan

Dengan adanya pesertifikatan produk halal, masyarakat jadi sangat terbantu untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang pasti kehalalannya.Tidak ada lagi keraguan di dalamnya, lantaran sudah ada lembaga yang menjamin kehalalannya.

Maka kita harus menyambut positif ada pensertifikatan makanan halal ini, lantaran memudahkan masyarakat untuk bisa menjalankan agamanya dengan baik.

b. Menjamin Kehalalan

Dengan adalanya sertifikat halal, maka ada upaya nyata untuk melindungi umat Islam dari mengkonsumsi produk yang diharamkan. Lantaran masalah kehalalan produk sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Dengan adanya lembaga yang menjamin, maka masyarakat awam tidak perlu lagi bingung untuk mendapatkan jawaban pasti atas kehalalan makanan yang dikonsumsinya.

2. Kelemahan Sertifikat Halal

Namun di balik nilai-nilai positif sertifikasi halal, dengan segala manfaatnya, kita juga dituntut untuk melihat lebih positif dengan cakrawala yang lebih luas. Kadang di balik perkembangan positif, kita juga harus menapak ke bumi untuk bisa juga melihat realitas di lapangan. Dan bisa saja kita temukan penyimpangan dalam memahami konsep sertifikasi halal ini.

a. Jangan Salah Tafsir

Sulit dihindari ketika kita menggunakan sertifikat halal, akan tertanam di benak masyarakat bahwa yang halal hanya yang ada sertifikat halalnya saja, sedangkan yang tidak ada sertifikat halalnya hukumnya menjadi haram.

Ini yang perlu dicermati dengan teliti. Sebab tidak berarti segala produk makanan yang tidak ada sertifikat halalnya lantas hukumnya pasti haram. Hanya saja belum ada penelitian tentang kepastian halalnya. Kita tidak bisa mengubah suatu hukum hanya dengan asumsi, tetapi harus dengan penelitian yang pasti.

Kalau sertifikat halal itu tidak dipahami dengan benar, niscaya akan timbul cara pandang yang kurang tepat dari tengah masyarakat. Seolah-olah apabila sebuah produk makanan tidak bersertifikat halal, sebagaimana yang dikeluarkan oleh institusi itu, otomatis dianggap sebagai makanan haram.

Tentu saja cara pandang ini sangat keliru dan menyesatkan. Dan tentunya harus diklarifikasi dengan cara sebaik-baiknya.

Kasusnya mirip dengan santri lugu yang belum sempurna mengaji dan belajar ilmu hadits. Dia beranggapan mentang-mentang kitab Shahih Bukhari adalah kitab yang isinya hanya melulu hadits-hadits shahih, kemudian dengan lugunya dia menyimpulkan bahwa kalau sebuah hadits tidak bersertifikat Bukhari, berarti hadits itu lemah atau palsu.

Santri ini keliru besar, sebab kitab Shahih Bukhari bukan satu-satunya kitab hadits yang ada. Selain kitab itu ada sekian banyak kitab lain yang juga berisi hadits-hadits shahih. Dan selain hadits-hadits yang ada di dalam kitab Shahih Bukhari, ada ribuan hadits shahih lainnya.

Adalah cara pandang yang terlalu naif bila kita mengatakan bahwa makanan yang tidak ada sertifikat halalnya, berarti makanan itu hukumnya haram.

Padahal betapa banyak di pasaran makanan yang sudah sejak zaman nenek moyang dimakan oleh bangsa kita sebagai makanan halal, dan selama ini tidak pernah ada yang meributkan kehalalannya, padahal sama sekali tidak ada sertifikat halalnya.

Bukankah bangsa kita sejak dulu makan tahu dan tempe, padahal kita tidak pernah melihat tahu atau tempe yang bersertifikat halal. Apakah sekarang kita akan bilang bahwa tahu dan tempe haram hukumnya, lantaran si pembuat tahu tidak mendaftarkan produknya ke lembaga yang membuat sertifikat halal?

Lalu bagaimana dengan jutaan jenis makanan lainnya yang beredar di pasar, apakah semua akan kita vonis sebagai makanan haram, hanya gara-gara makanan itu tidak ada sertifikat halal dari institusi tertentu?

Jawabnya tentu tidak. Tidak seperti itu cara kita beragama dan tidak benar kalau keharaman suatu makanan disebabkan karena produsennya belum punya sertifikat halal.

Fungsi sertifikat halal itu justru harus dipahami dengan benar, agar tidak terjadi salah paham di tengah umat. Kira-kira makanan yang sudah diberi sertifikat halal itu harus dipahami seperti ini :

Makanan ini sudah diperiksa oleh institusi kami, dan kami menjadi penjamin bahwa makanan ini secara substansi tidak mengandung hal-hal yang sekiranya diharamkan agama.

Namun bukan berarti kalau kami belum memberi sertifikat halal pada sebuah produk makanan, makanan itu menjadi haram.

b. Jumlah Yang Halal Terlalu Banyak

Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa langkah sertifikasi makanan halal nampaknya adalah upaya yang tidak akan pernah mencapai titik final.

Mengapa?

Karena dari segi item, ternyata jumlah makanan halal tidak terhingga. Allah SWT telah menciptakan semua makanan dan minuman di bumi dalam jumlah dan item yang terlalu banyak. Dan peru diketahui, semuanya diciptakan dalam status halal.

Berbeda dengan makanan haram, yang sejak awal memang jumlahnya sedikit. Makanan haram itu sekedar pengecualian dari milyaran makanan halal.

Maka tujuan awal melindungi masyarakat dari makanan haram nampaknya akan menjadi sia-sia, kalau lewat jalan pensertifikatan makanan halal.

Barangkali yang lebih tepat justru membuat daftar makanan haram, karena jumlahnya sangat sedikit. Tidak perlu ada pengurusan izin apapun, karena masyarakat bisa ikut berperan serta dalam mendeteksi makanan haram. Pihak institusi yang mengeluarkan sertifikat haram pun bisa bekerja 24 jam dibantu oleh masyarakat.

Kalau kita buat perumpamaan, lebih mudah untuk membuat daftar penjahat dan buronan dari pada membuat daftar orang baik. Dari 200 juta bangsa Indonesia, kalau tiap satu orang harus dibuatkan surat pernyataan sebagai orang baik, tentu tidak akan selesai sampai ganti presiden lima kali. Tetapi kalau membuat daftar penjahat, mudah sekali dilakukan, karena jumlah penjahat pasti lebih sedikit dari orang baik.

c. Kerumitan Prosedur Membuat sertifikat

Bukan hal yang rahasia kalau negeri kita dikenal sebagai negara yang birokrasinya berbelit dan juara pertama dalam kerumitan dalam mengurus perizinan.

Pernyataan ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk disesali. Dan lebih disesali lagi ketika urusan perizinan kehalalan makanan pun ikut-ikutan latah jadi rumit dan panjang jalur birokrasinya.

Dan panjangnya jalur birokrasi ini setara dengan tarif yang mahal, bahkan unpredictable alias tidak jelas. Konon iklim yang kurang sehat inilah penyebab banyaknya investor asing yang hengkang ke luar negeri dan enggan menanamkan modalnya di negeri ini.

Dalam logika pengusaha, berapa pun biayanya, asalkan ada kepastian, urusan birokrasi pasti akan dijalankan dengan baik. Tetapi ketika tidak ada kepastian, sebagai pertanda belum profesionalnya managemen birokrasi, maka kita tidak bisa menyalahan para pengusaha.

d. Tidak Ada Payung Hukum

Faktor lain yang menyebabkan para podusen makanan lalai atau kurang termotivasi untuk mengurus izin sertifikat halal adalah karena ketentuan bersertifikat halal belum ada payung hukumnya di negeri kita.

Dengan ketiadaan payung hukum ini berarti produsen tidak diancam dengan pasal apapun, apabila tidak melengkapi produknya dengan sertifikat halal. Tidak ada sanksi dalam bentuk apapun.

Hal ini cukup mengherankan, karena mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Tidak kurang dari 200 juta muslim menjadi warga negara Indonesia. Tetapi tidak ada satu pun dasar dalam undang-undang resmi di negeri ini yang mengharuskan produsen untuk mengurus sertifikat halal.

Kalau kita bandingkan dengan negara non Islam tetangga sebelah, Singapura, maka keadaannya berbanding terbalik. Disana, lepas Majelis Ugama Islam (MUIS) jauh lebih serius mengharuskan produsen makanan mencantumkan sertifikat halal. Dan tentunya, prosedur dan birokrasinya sangat mudah.

Alasan lain, karena Singapura sangat membutuhkan datangnya para wisawatan asing untuk makan di negeri mereka. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa wisatawan muslim termasuk yang paling banyak jumlahnya.

Maka secara bisnis, sangat tidak menguntungkan kalau tidak ada jaminan halal dalam produk makanan di negeri itu. Sesuatu yang akan membuat wisatawan muslim akan hengkang menjauh.

e. Serifikat Halal Ternyata Hasil Ijtihad Juga

Membuat sertifikasi halal itu sebenarnya bagian dari proses ijtihad juga. Dan yang namanya ijtihad tentu kebenarannya tidak bersifat mutlak.

Sebuah lembaga sertifikasi bisa saja mengeluarkan status yang berbeda untuk satu produk yang sama, karena berbagai pertimbangan.

Dan perlu dicatata bahwa di suatu negara bisa saja ada beberapa lembaga yang mengeluarkan sertifikasi atas produk yang sama, tetapi dengan status yang berbeda. Hal ini karena untuk mengeluarkan sertifikasi memang ada proses yang rumit dan panjang. Tolok ukur dan metode yang digunakan bisa saja berbeda-beda. Barangkali mazhab yang digunakan pun berbeda juga.

Misalnya dalam mazhab Asy-syafi'i disebutkan bahwa kepiting itu haram, tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) malah menghalalkannya. Lantas umat Islam ini harus ikut yang mana? Tentu saja mereka akan bingung.

Mazhab Asy-syafi'i tidak menerima konsep istihalah dan mengatakan bahwa makanan yang pernah tercemar bahan dari babi tetap najis, walau pun 100% sudah berubah wujud. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menerima konsep istihalah, sehingga babi yang sudah 100% berubah wujud menjadi benda yang lain, maka hukumnya sudah bukan babi lagi.

Maka jangan kaget kalau kita menemukan bila sebuah institusi sertifikasi halal di suatu negara mengharamkan suatu produk makanan, tetapi di negara lain produk itu dianggap halal.

f. Sertifikat Halal Produk Birokrasi

Mungkin agak aneh terdengar, tetapi ini nyata. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu kadang ada masa ekspirenya, mirip masa kadaluarsa. Jadi pengusaha makanan harus selalu membayar setiap waktu, agar sertifikasinya tetap berlaku.

Kalau tidak dibayar, masa berlaku sertifikasinya habis. Kalau habis, seolah-olah yang nyangkut di benak kita, makanan itu tiba-tiba berubah jadi haram. Nah, ini kan keliru besar. 

Kesimpulan :

1. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh institusi tertentu sangat besar manfaatnya. Setidaknya sertifikat itu akan membantu memudahkan orang dalam mengenali makanan halal, karena memang bidisa dijadikan penjamin kehalalan suatu produk makanan dalam batas tertentu.

2. Namun bila suatu produk makanan tidak ada sertifikat halalnya, jangan lantas divonis bahwa makanan itu 100% pasti haram. Sebab untuk mengharamkan suatu makanan, kita butuh dalil dan bukti yang kuat. Karena pada dasarnya, semua makanan itu halal dan tidak bisa berubah hukumya menjadi haram, kecuali disertai dalil dan bukti.

3. Mengharamkan sesuatu tanpa dalil hukumnya haram dan berdosa. Tetapi kalau seseorang tidak sampai mengharamkan, cuma bersikap wara' alias hati-hati dengan tidak memakannya, maka hal itu termasuk perbuatan yang mulia.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com


Baca Lainnya :

Haramkah Gaji PNS Karena Lulus Dengan Menyogok?
30 August 2013, 21:25 | Muamalat | 29.077 views
Meminjamkan Uang dengan Imbalan, Haramkah?
29 August 2013, 03:31 | Muamalat | 37.980 views
Menikah di Depan Jenazah
29 August 2013, 02:42 | Nikah | 8.981 views
Doa Agar Suami Tidak Dipoligami, Bolehkah?
27 August 2013, 07:54 | Nikah | 12.860 views
Tidak Tahan Menggauli Isteri Masih Nifas
27 August 2013, 04:39 | Nikah | 10.991 views
Kondangan Diniatkan Infaq?
26 August 2013, 04:39 | Umum | 12.136 views
Hukum Menikah untuk Diceraikan
22 August 2013, 07:40 | Nikah | 8.359 views
Tarif Memanggil Penceramah Terkenal Mahalnya
21 August 2013, 03:24 | Kontemporer | 12.703 views
Bolehkah Menikah Dengan Wali Hakim?
20 August 2013, 21:52 | Nikah | 14.814 views
Janda Berangkat Haji Dalam Masa Iddah, Haramkah?
19 August 2013, 18:59 | Haji | 10.808 views
Kutbah Jum'at Kekurangan Satu Rukun
16 August 2013, 11:35 | Shalat | 9.927 views
Minum Khamar Harus Dicambuk?
14 August 2013, 23:26 | Jinayat | 12.556 views
Mengganti Hutang Puasa Yang Sudah Terlalu Lama
12 August 2013, 23:40 | Puasa | 292.240 views
Benarkah Uang Tabungan Buat Beli Rumah Wajib Dizakatkan?
9 August 2013, 21:54 | Zakat | 12.930 views
Bolehkah Musafir Bermakmum Kepada Bukan Musafir?
6 August 2013, 00:30 | Shalat | 13.851 views
Zakat Profesi Konflik Dengan Zakat Tabungan, Mana Yang Menang?
4 August 2013, 23:09 | Zakat | 12.374 views
Bayi Dalam Kandungan Apakah Dibayarkan Zakatnya?
4 August 2013, 13:17 | Zakat | 14.030 views
Emas Berstatus Digadaikan, Wajibkah Dizakati?
2 August 2013, 23:57 | Zakat | 14.831 views
Pernikahan Beda Jamaah
31 July 2013, 04:36 | Nikah | 13.245 views
Fiqih I'tikaf Lengkap
29 July 2013, 21:43 | Puasa | 27.034 views

TOTAL : 2.302 tanya-jawab | 37,023,131 views

KATEGORI
1. Aqidah 25 subtema
2. Quran 8 subtema
3. Hadits 11 subtema
4. Ushul Fiqih 7 subtema
5. Thaharah 9 subtema
6. Shalat 28 subtema
7. Zakat 11 subtema
8. Puasa 15 subtema
9. Haji 12 subtema
10. Muamalat 17 subtema
11. Nikah 20 subtema
12. Mawaris 9 subtema
13. Kuliner 7 subtema
14. Qurban Aqiqah 3 subtema
15. Negara 11 subtema
16. Kontemporer 7 subtema
17. Wanita 8 subtema
18. Dakwah 5 subtema
19. Jinayat 7 subtema
20. Umum 23 subtema

Jadwal Shalat DKI Jakarta

17-10-2019
Subuh 04:14 | Zhuhur 11:40 | Ashar 14:47 | Maghrib 17:49 | Isya 18:57 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Jadwal | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih | Perbandingan Mazhab | img