Setiap kali kita berangkat umrah atau haji ke Tanah Suci, pastinya kita mendarat di sebuah bandara megah dan super sibuk bernama King Abdul Aziz International Airport. Sebuah nama yang sudah sangat akrab di telinga kita, meski tidak banyak yang benar-benar mengenal siapa sesungguhnya sosok di balik nama besar tersebut.
Padahal, dialah peletak dasar negara yang kini menjadi rumah bagi dua kota paling suci dalam Islam—Mekah dan Madinah.
Kerajaan Arab Saudi memang merupakan salah satu dari sedikit negara modern yang masih menerapkan sistem monarki murni, mutlak, dan absolut. Ini sangat berbeda dengan monarki-monarki di Inggris, Belanda, atau negara lainnya, di mana institusi kerajaan pada dasarnya hanya tinggal simbol.
Di negara-negara tersebut, negara sejatinya tidak lagi diurus langsung oleh raja; institusi kerajaan hanya digunakan untuk keperluan upacara dan formalitas semata, sementara kekuasaan sesungguhnya berada di tangan parlemen dan pemerintahan terpilih.
Di Arab Saudi, kondisinya jauh berbeda—raja memegang kekuasaan penuh, dan sistem ini bukan lahir begitu saja, melainkan warisan langsung dari tangan seorang pendiri: Raja Abdul Aziz Al Saud.
Dan sebagaimana umumnya kerajaan, raja itu tidak dipilih oleh rakyat. Rakyat Arab Saudi, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga abad ke-21 ini, belum pernah merasakan mencoblos partai, kampanye untuk partai-partai politik, apalagi pemilihan presiden.
Namun begitu, raja itu tidak ditetapkan semata-mata karena dia anak raja. Khusus di Arab Saudi, yang naik takhta berikutnya jika sang pendahulu wafat atau berhalangan tetap bukanlah anaknya, melainkan adiknya.
Coba perhatikan urutan raja-raja Arab Saudi berikut ini—semuanya memiliki ayah yang sama, yaitu Raja Abdul Aziz.
Ketujuh raja tersebut adalah putra-putra dari satu ayah yang sama: Raja Abdul Aziz. Selama lebih dari tujuh dekade sejak kerajaan ini berdiri, takhta Arab Saudi berpindah dari satu putra ke putra lainnya secara bergiliran.
Ini adalah sebuah pola suksesi antar-saudara yang jarang ditemukan di negara modern mana pun, dan hanya mungkin terjadi karena Raja Abdul Aziz mewariskan begitu banyak putra yang kelak menjadi cikal bakal para pemimpin generasi demi generasi.
Tidak seperti Indonesia yang dibangun lewat semangat persatuan dan kesatuan oleh para pemuda pada tahun 1928 dalam konteks Sumpah Pemuda, Kerajaan Arab Saudi berdiri lewat jalan yang cukup unik.
Raja Abdul Aziz berhasil menyatukan banyak suku dan kabilah yang sulit disatukan secara formal melalui birokrasi dan organisasi. Teknik penyatuannya ditempuh lewat jalur yang sangat alami dan telah menjadi bagian dari adat serta tradisi bangsa Arab sejak masa leluhur mereka, yaitu lewat jalur perkawinan, atau dalam istilah Arab disebut mushaharah.
Raja Abdul Aziz berhasil menikahi banyak putri dari suku-suku yang tadinya sulit disatukan. Berdasarkan catatan sejarah, ia diperkirakan menikah dengan sekitar 22 perempuan dari 22 suku dan kabilah yang berbeda di Jazirah Arab—mulai dari suku Sudairi, Syammar, Al Rashid, hingga berbagai kabilah besar lainnya.[^8]
Setiap pernikahan bukan sekadar ikatan personal, melainkan strategi politik untuk merajut kesetiaan antarsuku yang sebelumnya saling bermusuhan atau berdiri sendiri-sendiri, sehingga mereka terikat sebagai satu keluarga besar di bawah panji Al Saud.
Salah satu contohnya adalah pernikahannya dengan Hussa binti Ahmad Al Sudairi, yang melahirkan tujuh putra dan empat putri baginya—kelompok putra yang kelak dikenal sebagai "Tujuh Sudairi" (Sudairi Seven), termasuk dua di antaranya yang kemudian menjadi raja, yaitu Fahd dan Salman.[^9]
Contoh lain adalah pernikahannya dengan Fahda binti Asi Al Syammari, perempuan dari suku Syammar—rival lama Al Saud yang sebelumnya dipimpin Dinasti Al Rashid—yang kemudian melahirkan Raja Abdullah.[^10]
Pernikahan-pernikahan lintas suku semacam ini secara efektif mengubah para rival menjadi bagian dari keluarga kerajaan itu sendiri.
Dari seluruh pernikahannya, Raja Abdul Aziz dikaruniai hampir 100 orang anak. Sumber sejarah mencatat ia memiliki 45 putra, di mana 36 di antaranya hidup hingga dewasa dan memiliki keturunan sendiri, ditambah puluhan putri lainnya yang tersebar dari berbagai ibu.[^11]
Jumlah putra yang begitu banyak inilah yang kelak menjadi fondasi sistem suksesi antarsaudara yang berlangsung hingga generasi sekarang—sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tujuh dari raja Arab Saudi hingga hari ini seluruhnya adalah putra kandung Raja Abdul Aziz.
Berbeda dengan Indonesia yang hari berdirinya ditetapkan pada 17 Agustus 1945 dan dikenal sebagai Hari Proklamasi, Arab Saudi juga punya hari "proklamasi"-nya sendiri.
Tapi sebutannya bukan hari proklamasi, melainkan dalam istilah Arab disebut al-Yawm al-Watani (اليوم الوطني), yang secara harfiah berarti "Hari Nasional".
Peristiwa yang melatarbelakanginya terjadi pada 23 September 1932, ketika Pangeran Faisal bin Abdul Aziz—yang saat itu menjabat Wakil Raja untuk Hijaz dan kelak menjadi raja ketiga—membacakan dekrit kerajaan atas nama ayahnya, Raja Abdul Aziz, di Istana Al Hamidiyah, Mekah.
Dekrit tersebut secara resmi menyatukan dua wilayah yang sebelumnya diperintah terpisah, yaitu Kerajaan Najd dan Kerajaan Hijaz, menjadi satu entitas politik baru bernama Kerajaan Arab Saudi.
Dalam bahasa Arab, peristiwa deklarasi ini sendiri dikenal dengan istilah I'lan Tawhid al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah (إعلان توحيد المملكة العربية السعودية), yang berarti "Deklarasi Penyatuan Kerajaan Arab Saudi".[^12]
Menariknya, penetapan 23 September sebagai hari peringatan resmi baru dilakukan lebih dari tiga dekade kemudian, melalui dekrit kerajaan yang dikeluarkan oleh Raja Faisal pada 1965—putra sekaligus penerus Raja Abdul Aziz yang dahulu membacakan dekrit penyatuan itu sendiri.
Status hari libur resmi berbayar bagi pekerja dan pegawai negeri baru ditetapkan kemudian pada 2005.[^13] Sejak saat itu, setiap 23 September, seluruh Arab Saudi merayakan al-Yawm al-Watani sebagai momen kelahiran negara—mengenang perjuangan panjang Raja Abdul Aziz dalam menyatukan Jazirah Arab yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi satu kerajaan yang utuh.
Setiap tahun, perayaan ini dirayakan besar-besaran di seluruh penjuru kerajaan dengan berbagai cara. Kota-kota besar seperti Riyadh, Jeddah, Dammam, dan Madinah dihiasi warna hijau dan putih—warna bendera nasional—mulai dari gedung-gedung pencakar langit, jalan raya, hingga mobil-mobil pribadi.
Warga dan penduduk turut mengenakan pakaian bernuansa hijau-putih sambil mengibarkan bendera kecil di jalanan sebagai simbol kebanggaan.
Puncak perayaan biasanya ditandai dengan pesta kembang api serentak pada pukul sembilan malam yang menyala di langit berbagai kota sekaligus, disusul pertunjukan pesawat tempur Royal Saudi Air Force yang beratraksi membentuk formasi udara berwarna hijau-putih.
Di darat, digelar pawai militer, pertunjukan tari pedang tradisional yang disebut Ardha, musik dan puisi khas Arab, hingga pertunjukan drone yang melukis langit malam dengan simbol-simbol kerajaan.
Berbagai pusat kebudayaan turut menggelar pameran seni, konser musik, dan acara kuliner yang menampilkan kekayaan warisan Arab Saudi, sementara pusat perbelanjaan dan restoran ramai menawarkan diskon serta promo bertema Hari Nasional.[^14]
Di balik gemerlap kembang api dan hiruk-pikuk perayaan itu, semangat yang ingin terus dihidupkan setiap tahunnya tetaplah sama: mengenang bagaimana seorang pemuda buangan bernama Abdul Aziz mampu menyatukan suku-suku yang tadinya tercerai-berai menjadi satu bangsa yang berdaulat—kisah yang oleh rakyat Arab Saudi disebut sebagai perjalanan dari kabilah yang tersebar menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Awal berdirinya Arab Saudi tidak lantas membuatnya langsung kaya raya seperti sekarang. Negeri itu sebagian besar terdiri dari gurun pasir tandus, tanpa sumber kekayaan alam nabati yang berarti.
Karena itulah, sejak dulu, wilayah ini tidak pernah menjadi incaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa—tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari hamparan pasir yang gersang.
Titik balik baru dimulai pada 1933, ketika Raja Abdul Aziz menandatangani perjanjian konsesi dengan Standard Oil of California (SoCal) melalui perusahaan patungan bernama California Arabian Standard Oil Company (CASOC).
Penting dicatat, perjanjian ini bukanlah bentuk penjajahan atau perampasan sumber daya—Arab Saudi tetap berdaulat penuh atas wilayahnya, dan pemerintah kerajaan menerima royalti dari setiap barel minyak yang diproduksi sejak awal.
Selama lima tahun pertama, upaya eksplorasi berjalan penuh risiko dan berkali-kali menemui kegagalan, hingga akhirnya pada 3 Maret 1938, sumur bernama Dammam No. 7—yang kelak dijuluki "Sumur Kemakmuran" (Prosperity Well)—berhasil menyemburkan minyak dalam jumlah komersial di kawasan Dhahran.
Penemuan inilah yang membuktikan bahwa di bawah gurun tandus Jazirah Arab, tersimpan salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Pada 1944, CASOC pun berganti nama menjadi Arabian American Oil Company, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Aramco.[^15]
Kekayaan Arab Saudi sebenarnya sudah mulai tumbuh secara bertahap sejak 1950, ketika kerajaan menyepakati skema bagi hasil 50:50 dengan Aramco—jauh sebelum dekade 1970-an.
Namun ledakan kekayaan yang paling dramatis baru terjadi pada Oktober 1973, ketika negara-negara Arab pengekspor minyak—dipimpin oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz, yang saat itu telah naik takhta menggantikan kakaknya, Saud—memberlakukan embargo minyak terhadap negara-negara Barat sebagai respons atas Perang Yom Kippur.
Akibatnya, harga minyak dunia melonjak drastis hingga berkali-kali lipat hanya dalam hitungan bulan, dan Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di kawasan meraup keuntungan luar biasa dari lonjakan harga tersebut.[^16]
Sejalan dengan momentum itu, sejak 1973 pemerintah Arab Saudi juga secara bertahap mengambil alih kepemilikan Aramco dari mitra Amerikanya—dari 25 persen pada 1973, meningkat menjadi 60 persen pada 1974, hingga akhirnya mencapai kepemilikan penuh 100 persen pada 1980.[^17]
Perlu dicatat, gelombang pengambilalihan serupa juga terjadi di negara-negara penghasil minyak lain seperti Libya, Venezuela, dan Irak sejak akhir 1960-an, didorong oleh menguatnya daya tawar OPEC secara kolektif—sehingga kenaikan kepemilikan dan kekayaan Arab Saudi kemungkinan besar tetap akan terjadi cepat atau lambat, meski mungkin tidak akan sedramatis dan secepat yang dipicu oleh embargo 1973.
Dengan kata lain, embargo itu lebih tepat dipahami sebagai pemercepat sekaligus pendramatisasi dari proses kekayaan yang sesungguhnya sudah berjalan, bukan satu-satunya sebab tunggal.
Aliran petrodolar yang mengalir deras sejak lonjakan harga minyak 1973 itulah yang kemudian menjadi bahan bakar pembangunan Arab Saudi modern secara masif—mulai dari infrastruktur kelas dunia, kota-kota megah, sistem pendidikan dan kesehatan gratis bagi warganya, hingga cadangan devisa raksasa yang memberi kerajaan pengaruh besar dalam percaturan ekonomi dan politik global.
Sebuah keberkahan yang tidak pernah dibayangkan generasi awal Arab Saudi ketika negeri mereka masih berupa hamparan gurun yang sunyi dan miskin sumber daya.
Untuk memahami seberapa kaya Arab Saudi dibanding Indonesia, kita bisa memakai perumpamaan sederhana ala orang awam.
Bayangkan dua keluarga besar. Keluarga Indonesia beranggotakan sekitar 280 juta orang, sedangkan keluarga Arab Saudi jauh lebih kecil, hanya sekitar 35 juta orang—kira-kira delapan kali lebih sedikit.
Namun uniknya, "kue" ekonomi kedua keluarga ini besarnya kurang lebih sama: total pendapatan negara Indonesia sekitar 1,4–1,5 triliun dolar AS per tahun, sementara Arab Saudi sekitar 1,1 triliun dolar AS per tahun.[^18]
Nah, di sinilah bedanya terasa. Karena kue yang ukurannya hampir sama itu harus dibagi ke jumlah anggota keluarga yang jauh berbeda, maka jatah tiap orang pun jomplang. Jika pendapatan per orang di Indonesia diibaratkan sekitar 5.000 dolar AS setahun (kira-kira Rp 80 jutaan per tahun, atau Rp 7 jutaan sebulan), maka pendapatan per orang di Arab Saudi bisa mencapai sekitar 25.000–30.000 dolar AS setahun.
Bahkan jika dihitung dengan daya beli riilnya (bukan sekadar nilai tukar), angkanya bisa tembus 60.000-an dolar AS. Artinya, secara rata-rata, orang Saudi "mendapat jatah" lima sampai enam kali lebih besar dibanding orang Indonesia dari kue ekonomi yang ukurannya kurang lebih setara.[^19]
Ibaratnya begini: dua warung sama-sama untung besar dalam sehari, katakanlah untungnya sama-sama sekitar seratus juta rupiah. Tapi warung yang satu dimiliki dan dibagi-bagi untuk delapan orang pekerja, sedangkan warung yang satu lagi hanya dimiliki dan dinikmati oleh satu orang saja.
Tentu si pemilik tunggal itu jauh lebih makmur secara pribadi, meski total keuntungan warungnya sama besar. Begitulah kurang lebih gambaran sederhana mengapa Arab Saudi terasa jauh lebih "kaya" per kepala dibanding Indonesia, meski dari sisi total ukuran ekonomi keduanya sebenarnya tidak jauh berbeda—bahkan Indonesia justru sedikit lebih besar secara total.
Namun kekayaan yang melimpah itu tidak berhenti sebagai angka statistik semata—ia juga digunakan dengan sangat baik oleh Kerajaan Arab Saudi demi memajukan sektor pendidikan, termasuk bagi generasi muda dari negara lain.
Penulis sendiri pernah merasakan langsung bagaimana keberkahan minyak itu mengalir hingga ke bangku kuliah, karena saya menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi milik Kerajaan Arab Saudi.
Yang saya alami sendiri, seluruh mahasiswa—baik jenjang S1, S2, maupun S3—tidak pernah diwajibkan membayar uang kuliah atau biaya pendidikan sama sekali.
Bahkan sebaliknya, kami semua justru digaji oleh negara. Bukan berstatus sebagai pegawai negeri, melainkan tetap berstatus mahasiswa biasa, tapi tetap menerima gaji bulanan dari kerajaan.
Mahasiswa yang kuliah langsung di Arab Saudi mendapatkan sekitar 850 riyal per bulan secara bersih. Sementara saya sendiri, yang kuliah di kampus cabangnya di Indonesia—yaitu LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab)—hanya menerima seperempatnya, yaitu sekitar 200 riyal per bulan.
Namun jika dikonversi ke mata uang rupiah, bayangkan saja: seorang mahasiswa S1 tetap menerima sekitar Rp 900.000 setiap bulan, hanya karena berstatus sebagai mahasiswa—bukan karena bekerja, apalagi jadi pegawai negeri.
Bagi saya pribadi, pengalaman ini menjadi bukti paling nyata betapa besarnya keberkahan minyak yang mengalir dari kekayaan Kerajaan Arab Saudi, hingga rela membiayai penuh pendidikan generasi mudanya—bahkan generasi muda dari negara lain sekalipun—tanpa memungut sepeser pun biaya, dan justru memberi mereka penghasilan bulanan selama menempuh studi.
Sebelum sampai ke penutup, mari kita kembali lagi ke sosok King Abdul Aziz yang menjadi peletak dasar dari semua fenomena ini.
Fenomena Kerajaan Arab Saudi di zaman modern ini, yang kaya raya dan makmur, sepertinya menjadi antitesis dari berbagai teori tentang demokrasi yang banyak digalakkan di berbagai negeri Muslim lainnya. Arab Saudi sama sekali tidak ada bau-bau demokrasinya, tapi mereka makmur.
Padahal sistemnya adalah monarki absolut. Mereka bahkan tidak punya KUHP dan KUH Perdata dalam arti sebagaimana lazimnya negara modern lain—sebagian dari hukum mereka masih menggunakan hukum qisas, rajam, dan berbagai hukum peninggalan tradisi masa lalu.
Mereka tidak punya DPR atau MPR, juga tidak ada demonstrasi mahasiswa. Raja berkuasa mutlak.
Lepas dari pro dan kontra terhadap kekuasaan sang raja di Arab Saudi, negara itu tetap diserbu oleh berbagai kaum Muslimin, bahkan juga non-Muslim, yang ingin mengadu nasib di sana.
Di mana ada gula, di situ ada semut. Tidak mungkin suatu negara dijadikan tujuan orientasi untuk mencari nafkah, kecuali kalau negara itu makmur.
Jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) kita sendiri pernah sangat banyak di Arab Saudi, sebelum akhirnya dihentikan sementara oleh pemerintah. Tercatat pada masanya, jumlah pekerja migran asal Indonesia di Arab Saudi pernah mencapai sekitar 1,5 hingga 2 juta orang—kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Namun pada Agustus 2011, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, sebagai respons atas kasus eksekusi mati seorang TKW asal Indonesia bernama Ruyati binti Sapubi, yang dipancung setelah dinyatakan bersalah membunuh majikannya.[^20]
Moratorium yang semula dimaksudkan sementara itu ternyata berlangsung selama sekitar satu dekade lebih. Akibatnya, jumlah pekerja migran Indonesia di Arab Saudi merosot drastis, dari sekitar dua juta orang menjadi tinggal sekitar seratus ribu orang saja menurut catatan Kedutaan Besar RI di Riyadh.
Baru pada pertengahan dekade 2020-an, kedua negara kembali menjajaki pembukaan keran pengiriman tenaga kerja, dengan Arab Saudi diperkirakan membutuhkan hingga 600 ribu pekerja asal Indonesia—terdiri dari sekitar 400 ribu pekerja sektor domestik dan 200 ribu pekerja sektor formal.[^21]
Angka-angka inilah yang menjadi bukti paling telak bahwa kemakmuran Arab Saudi bukan sekadar isapan jempol. Jutaan orang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, rela merantau jauh demi mengadu nasib di negeri yang sistem pemerintahannya sama sekali tidak menganut demokrasi.
Kisah Raja Abdul Aziz Al Saud adalah kisah tentang ketekunan, visi, dan kepemimpinan yang lahir dari kesulitan. Dari seorang buangan muda yang kehilangan segalanya, ia bangkit menjadi arsitek sebuah bangsa—warisan yang terus membentuk wajah Timur Tengah dan dunia Islam hingga generasi sekarang.
Sebuah fenomena yang, suka atau tidak suka, tetap berakar pada satu titik mula yang sama: keputusan seorang pemuda buangan bernama Abdul Aziz, yang seabad lalu memilih untuk menyatukan Jazirah Arab di bawah panji satu kerajaan, alih-alih membiarkannya tetap tercerai-berai menjadi kabilah-kabilah kecil yang miskin dan tak berdaya.
Catatan: Sebagian data dalam artikel ini, khususnya pengalaman pribadi penulis mengenai tunjangan kuliah, merupakan kesaksian langsung dan tidak memerlukan rujukan eksternal.