Tanya Jawab Fiqih

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Angpau yang diterima wartawan dari nara sumber itu hukumnya sangat erat dengan institusi tempatnya bekerja. Dalam hal ini barangkali dengan pihak perusahaan penerbitan atau dengan pimpinan redaksi.

Intinya, apabila pihak perusahaan tempat wartawan itu bekerja membolehkannya menerima angpau, maka hukumnya cenderung membolehkan. Sebaliknya, bila perusahaan secara tegas melarangnya, apalagi sampai ada surat perjanjian dan ancaman hukuman, tentu saja menjadi tidak boleh.

Bila pihak perusahaan membolehkan, tentu harus jelas aturan mainnya. Apakah uang itu menjadi mutlak milik wartawan yang bersangkutan, ataukah wartawan itu harus menyetor kepada atasannya. Sehingga nanti perusahaan punya kebijaksanaan tersendiri atas uang itu. Misalnya untuk menyumbang fakir miskin, anak yatim, atau untuk kepentingan sosial yang lainnya. Atau mungkin dibagikan kepada para wartawan sebagai bonus.

Namun bila ternyata di kotak redaksi tertulis larangan menerima atau meminta apapun dari nara sumber, tentunya pihak pimpinan harus konsekuen. Yaitu dia harus memberlakukan aturan itu kepada para wartawannya. Dia tidak boleh melanggar pernyataannya sendiri, kalau tidak mau dikatakan sebagai pendusta.

Pendeknya, halal tidaknya angpau tersebut, akan kembali kepada pihak managemen di mana wartawan tersebut bekerja. Prinsip umum yang berlaku adalah:

Orang Islam itu terikat pada kesepakatan (syarat) yang telah ditetapkannya. (Al-Hadits)

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
KH. Dr. Ahmad Sarwat, Lc.,MA