Assalamu a'alikum warahmatullahi wabarakatuh,
1. Siapa yang Jadi Wali?
Dalam syariah Islam, wali seorang wanita itu tidak ditentukan oleh kedekatan seseorang secara psikologis. Juga tidak ada kaitannya dengan figur yang disukai atau bukan. Akan tetapi berdasarkan alur nasab (garis keturunan).
Dan secara ketentuan bakunya, wali itu hanya ada dari pihak ayah dan tidak pernah dari pihak ibu. Kalau bukan ayah secara langsung yang menjadi wali, maka urutan berikutnya adalah ayahnya ayah, atau kakek. Bila tidak ada saudaralaki-laki, baik kakak maupun adik. Diutamakan yang hubungannya se-ayah dan se-ibu, baru kemudian yang seayah saja.
Berada pada urutan berikutnya adalah anak laki-laki dari saudara tersebut. Dengan tetap mengutamakan yang seayah seibu, baru kemudian yang seayah saja.
Lalu urutan berikutnya lagi adalah paman, yaitu saudara laki-laki ayah, bukan saudara dari pihak ibu. Dan para urutan terakhir barulah saudara sepupu, dalam hal ini haruslah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.
Sementara itu saudara, paman, atau sepupu dari pihak ibu tidak termasuk daftar wali yang ditetapkan dalam syariah. Apabila tidak satu pun daftar yang ada di atas yang ada, maka yang jadi wali buat anda adalah hakim.
Namun semua orang yang termasuk dalam daftarwali di atas akan gugur hak dan wewenangnya, apabila pada dirinya terdapat satu dari hal-hal berikut:
- Bukan muslim
- Hilang akal seperti gila dan sejenisnya
- Belum cukup umur, maksudnya belum baligh
- Bukan orang merdeka, maksudnya budak
- Bukan perempuan
2. Wali Hakim
Bila seorang wanita tidak punya ayah kandung atau pun urutan wali-wali berikutnya yang memenuhi syarat, maka dalam hal ini yang menjadi wali tidak lain adalah pemerintah atau penguasa yang sah.
Istilah yang banyak dan populer digunakan adalah wali hakim. Tetapi maksud istilah hakim disini bukan hakim dalam sebuah pengadilan. Istiah hakim disini maksudnya adalah pemerintah atau penguasa. Di dalam bahasa hadits disebut dengan istilah sultan.
Maka dalam konteks kita bernegara di republik ini, sebenarnya yang tepat untuk disebut dengan hakim adalah Presiden Republik Indonesia. Kalau saat ini yang menjabat adalah SBY, maka yang punya legalitas jadi wali buat wanita yang tidak punya wali tidak lain adalah beliau.
Kalau beliau sibuk dengan urusan kenegaraan, beliau boleh menyerahkan wewenang kepada para pembantunya, yang dalam hal ini kepada Menteri Agama RI. Dan kalau pak Menteri sibuk banyak urusan, beliau bisa berikan wewenangnya kepada para pembantunya, yaitu para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Agama yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia.
Masing-masing Kepala Kanwil itu boleh saja memberikan wewenangnya kepada bawahan masing-masing, misalnya Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten, dan bisa didelegasikan lagi terus hingga ke level Kecamatan, yaitu Kantor Urusan Agama.
Dalam prakteknya, Kepala Kantor Urusan Agama di level Kecamatan itulah yang biasanya langsung menangani kasus-kasus wanita tanpa wali. Dan mereka itulah yang bisa kita posisiskan sebagai hakim atau sultan, secara legal dan syar'i.
Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu a'alikum warahmatullahi wabarakatuh,
KH. Dr. Ahmad Sarwat, Lc.,MA
